Calo Tiket Marak di Stasiun Gambir

Meski arus mudik belum mencapai puncaknya, namun calo tiket di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, sudah gencar melancarkan aksinya. Tak pelak, sejumlah pemudik pun dibuat resah karena kehabisan tiket.

Oktavianus Budi, 32, menuturkan, Rabu (17/9), ia bermaksud memesan tiket kereta Taksaka jurusan Jakarta–Yogyakarta untuk keberangkatan Kamis (25/9), tapi tiketnya sudah ludes terjual. Merasa tak mungkin memaksakan diri, Budi pun memutuskan pulang.

Namun, ketika ia sampai di pintu keluar seseorang menghampirinya dan tanpa ragu-ragu menawarkan tiket yang diharapkan Budi dengan harga Rp 400 ribu. Tak mau pusing, Budi pun membayarnya. Padahal, tiket tersebut harga normalnya hanya Rp 350.000. “Dari pada ngga bisa pulang, mending saya beli aja,” ujar Budi seraya menunjukan tiketnya.

Sutjipto, 40, salah seorang sopir taksi yang kerap mangkal di stasiun Gambir pun membenarkan maraknya calo tiket di Stasiun Gambir. Menurutnya, para calo tersebut terorganisir secara rapi, jadi tidak begitu kehilatan berkeliaran. Sehingga dapat mengelabuhi petugas.

Biasanya para calo tiket itu membeli tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka pun tahu tanggal kerangkatan yang diburu pemudik. Sehingga, tak mustahil tiket dengan tanggal keberangkatan tertentu sudah habis terjual. Selain membeli langsung ke loket, para calo tersebut juga menampung tiket dari calon pemudik yang membatalkan keberangkatannya.

Sedangkan cara menjualnya bermacam-macam modus, misalnya mengikuti calon pemudik hingga ke luar stasiun, ada yang sengaja mengajak calon pemudik ke tempat sepi dan ada pula yang menawarkan ke pemudik sebelum masuk ke lokasi stasiun.“Caranya macam-macam, yang penting kelihatan aman saja,”kata Sutjipto.

Menanggapi maraknya calo tiket ini, Akhmad Sujadi, Kepala Humas PT KA Daop I, mengaku, selama ini PT KA telah berusaha memberantas peredaran calo di stasiun-stasiun. Karena itu, ia juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk tidak memanfaatkan jasa calo. Kalau perlu dilaporkan kepada petugas. “Kita sudah berupa maksimal contohnya kalau ada yang menangkap calo kita beri imbalan yang besar, ini butuh peran serta masyarakat juga,” jelas Sujadi.

Ia menegaskan, mulai tanggal 20 September mendatang, para calo di Stasiun Gambir dipastikan tidak dapat berkutik. Sebab, selain akan ditingkatkan penjagaan, petugas tiket juga akan memeriksa kesesuaian antara nama dalam tiket dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Bagi mereka yang namanya tak sesuai dengan tiket, maka tidak akan mendapatkan asuransi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Mabes Polri juga telah mendukung upaya PT KA memberantasan calo tiket di DKI Jakarta. Dan hingga kini tercatat sudah 2 calo yang ditangkap.

 

 

Penulis: agus

Sumber: didit

 

Cuuurrr… Srrruuup… Air Pun Langsung Diminum!

KOMPAS.COM/ INGGRIED DWI WEDHASWARY

Jeffry, penumpang busway mencoba meminum air dari Drinking Fountain Water yang baru diujicoba mulai hari ini di Halte Busway Karet, Selasa (27/8).

JAKARTA, RABU — Secara resmi, launching drinking fountain water di Halte Karet telah diuji coba. Alat berbentuk persegi empat panjang berwarna biru itu dipasang di dekat jalur masuk halte busway.

Cara penggunaannya sangat sederhana, tinggal menekan kenop keran air akan langsung mengucur, dan srruuup… air pun bisa langsung diminum! Untuk mengatur deras atau tidaknya aliran air ada sebuah alat yang bisa diputar di bagian sampingnya.

Namun, jangan tanya gelas karena pengguna transjakarta langsung mendekatkan mulutnya di keran. Mungkin tak biasa, tapi bagi mereka yang kehausan saat berdesak-desakan atau saat menunggu kedatangan bus ini akan sangat terbantu. Sejumlah penumpang yang kebetulan tengah menunggu bus tak terlalu tahu dengan keberadaan alat yang akan diuji coba selama 2 bulan itu.” Apa itu?” kata Diana, seorang penumpang.

Saat diberitahu bahwa itu adalah fasilitas air siap minum, ia pun menyambut baik. “Bagus deh, enggak usah bawa bekal minum lagi. Apalagi pas siang-siang ya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Jeffry. “Ya seneng banget ya, jadi enggak harus turun beli air minum botol,” kata Jeffry. Jeffry yang langsung mencoba air itu mengatakan, air yang diminumnya terasa segar dan tak ada bedanya dengan air mineral.

Penumpang lainnya, Reva, justru memberikan tanggapan sebaliknya. Ia pesimistis fasilitas publik itu bertahan lama. “Kayanya enggak efisien ya, diganti yang lain saja. Takutnya enggak sesuai kepentingan, biasanya di Indonesia fasilitas untuk umum gini cepet rusak. Biasanya juga, kalo saya bawa minum sendiri,” kata Reva.

Mengenai pengamanan alat itu, Sugeng, Manager Marketing Sincere Store Divisi Water Purifier, mengatakan sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan halte. Jika ada pengguna yang memperlakukan alat dengan tak semestinya akan ditegur. “Selain itu, kita harap masyarakat juga akan bersama-sama menjaga kegunaan alat ini,” ujarnya.

 

Sekilas Jakarta

Peta Batavia (sekarang Jakarta) tahun 1888

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibukota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran (sekarang Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda Kalapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti ibu kota) dalam tempo dua hari.[2] Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibukota Tarumanagara yang disebut Sundapura.

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.

Orang Eropa pertama yang datang ke Jakarta adalah orang Portugis. Pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah di mana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak keburu menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi karena penyerangan tersebut membungihanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda disana termasuk sahbandar pelabuhan. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni adalah berdasarkan tragedi penaklukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh Fatahillah pada tahun 1527 dan mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti “kemenangan”.

Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16 dan pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menaklukan Jayakarta dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Dalam masa Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Lihat Batavia.

Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.

Semenjak dinyatakan sebagai ibukota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua. Berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Rawamangun, Pejompongan, serta Kebayoran Baru. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dilakukan secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara lainnya (dikenal dengan awalan “kompleks”).

Pusat pemukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an.

Laju perkembangan penduduk ini pernah dicoba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup” bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.

Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis Tionghoa. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Lihat Kerusuhan Mei 1998.

Mau tau tentang Jakarta lebih jauh lagi klik aja http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta

 

Penertiban Taman BMW Bentrok

Foto: ahmad/beritajakarta.com

Tak lama lagi warga Jakarta Utara dapat menikmati indahnya Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (Taman BMW) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kawasan yang semula kumuh dan padat penduduk itu, saat ini telah bersih dari pemukim liar. Ya, sebanyak 1.112 bangunan liar yang menempati Taman BMW dibuldozer, Minggu (21/8) pagi.

Penertiban tersebut berlangsung bentrok. Sekitar 914 Kepala Keluarga (KK) yang tidak menerima bangunan mereka dibongkar berusaha melawan. Mereka menghadang petugas dengan membakar ban bekas. Tak hanya itu, mereka juga melempari batu dan patahan batako kepada petugas, situasi pun tegang dan terlihat ricuh.

Tak mau kalah, dengan tetap merapatkan barisan, sekitar 5.000 aparat gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta dan satuan brigade mobil (Brimob) Polda Metro Jaya, terus merangsek ke pemukiman. Akhirnya, kurang dari satu jam petugas bisa menguasai lokasi dan penertiban pun berjalan sesuai rencana.

Dalam penertiban tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengerahkan 10 alat berat dan 20 truk untuk mengangkut barang-barang milik warga. Sebelum merobohkan bangunan-bangunan liar, sejumlah aparat Satpol PP juga turut membantu warga mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Ketika isi rumah sudah dipastikan kosong, satu per satu rumah warga dirobohkan dengan menggunakan bekho.

Effendi Anas, Walikota Jakarta Utara, mengatakan, penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi Taman BMW sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan membangunan sejumlah sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) lainnya. Tak hanya itu, di lahan seluas 26 hektar ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana akan membangun stadion olahraga bertaraf Internasional. “Selain itu, rencananya juga akan dibangun stadion olahraga bertaraf nasional dan internasional,” kata Effendi Anas, di sela-sela penertiban, Minggu (24/8).

Sejatinya, kata Effendi Anas, penertiban paksa ini tidak perlu dilakukan, apabila warga bersedia pindah secara swadaya. Sebab, sebelumnya Pemkot Jakarta Utara sudah mengeluarkan surat peringatan kepada warga yang tinggal di Taman BMW ini. “Jadi jangan salahkan pemerintah. Warga sudah sering kita peringatkan, kita sudah berikan surat peringatan (Surat Perintah Bongkar-red) tiga kali, yang terakhir kita berikan pada tanggal 21 Agustus kemarin. Tapi, warga tetap saja tidak melaksanakan imbauan kita,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) DKI Jakarta itu juga menegaskan tidak akan memberikan uang kerohiman kepada para warga korban penggusuran. Meski demikian, Pemkot Jakarta Utara bersedia membantu warga korban penggusuran memindahkan barang-barangnya dengan menggunakan mobil secara gratis. “Silakan saja, jika ada warga yang minta bantuan untuk mengangkut barang-barangnya kami sudah menyiapkan puluhan truk untuk mengevakuasi barang-barang milik warga,” ungkapnya.

Mengingat luasnya area dan banyaknya jumlah bangunan, Harianto Bajoeri, Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) DKI Jakarta, mengatakan, pembongkaran tidak selesai dalam sehari. Maka, pembongkaran akan dilanjutkan esok hari. Tentunya, akan terus dijaga oleh aparat Satpol PP. “Mudah-mudahan satu hari ini bisa selesai, tetapi kalau tidak, besok akan kita lanjutkan kembali,” ungkapnya.

Dari pantaun beritajakarta.com, akibat ramainya petugas, wartawan dan juga warga yang akan melihat penertiban tersebut, ruas Jl RE Martadinata maupun Jl Ancol Baru, macet. Karena itu, arus lalu lintas yang mengarah ke dua jalan tersebut, dialihkan ke Jl RE Martadinata Baru tepatnya di bawah Jl Tol Ancol-Bandara Soekarno-Hatta.

Usai perlawanan warga gagal, ratusan warga pun lunglai pasrah. Mereka hanya bisa menatap bangunan yang telah mereka bangun dengan jerih payah dibongkar petugas. Mereka bergerombol di sejumlah tempat antara lain, dibantaran rel kereta api, trotoar jalan, dan di taman depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Untuk sementara kita bertahan dulu di sini mas. Kita nggak tau mau tinggal di mana,” tutur Saodah, 34. Karena itu, Saodah berharap dapat memperhatikan nasibnya. Sehingga, ke depan ia tidak telantar. Minimal, kata Saodah, Pemkot Jakarta Utara memberikan uang kerohiman. “Kita maunya dapat ganti rugi, jadi bisa buat sewa rumah, kalau nggak, terpaksa kita akan tidur di pingir jalan,” ucap Saodah, melas.

Penulis: ahmad

Sumber: ahmad

 

Pengangguran di Jakarta Capai 543 Ribu Orang

Foto: Dok./beritajakarta.com

Meski menyandang predikat sebagai kota besar sekaligus Ibukota Negara, ternyata Jakarta masih menyimpan masalah serius. Selain masalah kemacetan lalu lintas, tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan buta huruf, Jakarta juga dihadapkan pada masalah tingginya angka pengangguran. Buktinya, jumlah pengangguran di DKI selalu meningkat setiap tahun. Hingga Agustus 2008 ini, pengangguran di Jakarta berjumlah 543 ribu orang atau bertambah 998 orang dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 542.002 orang. Penganggur itu rata-rata berusia 19 hingga 23 tahun.

Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh derasnya laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta. Selain juga diakibatkan banyaknya lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi ini tak pelak membuat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bekerja ekstra keras. Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI mengatakan peningkatann jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah ke Jakarta.

Saat ini, kata Deded, Disnakertrans sedang memilah-milah dari jumlah 543 ribu pengangguran ini, mana yang memang asli usia produktif yang menganggur asal Jakarta dan mana yang berasal dari luar Jakarta. Pemilahan ini berguna untuk mencari pemecahan masalah yang tepat. Disnakertrans juga berupaya menurunkan jumlah pengangguran hingga 20 persen di tahun 2008.

“Tapi saya belum yakin penurunan 20 persen dapat tercapai. Karena tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan,” kata Deded Sukandar kepada beritajakarta.com, Sabtu (23/8). Kendati tidak yakin, bukan berarti Disnakertrans DKI hanya diam saja atau berleha-leha dalam mengatasi pengangguran yang selalu bertambah tiap tahun. Deded mengatakan, tengah berupaya keras untuk melakukan langkah-langkah penurunan angka pengangguran.

Salah satunya ada dengan meningkatkan peranan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta. BLK yang berjumlah 20 buah ini bisa menampung 60 orang yang tidak punya pekerjaan untuk ditempa dalam berbagai keterampilan seperti menjahit, bengkel, tata boga, komputer, dan keterampilan lainnya yang diperlukan oleh hotel, perusahaan motor bahkan instansi pemerintahan daerah setempat.

Deded menerangkan para lulusan BLK itu memiliki keterampilan yang tidak kalah kualitasnya dengan lulusan perguruan tinggi. Buktinya mantan didikan BLK sudah ada yang diminta oleh hotel-hotel ternama, perusahaan garmen, dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Contohnya, sambungnya, di BLK Jakarta Timur. Dari 60 orang yang menempuh pelatihan kerja di sana, hampir 50 persen diminta beberapa perusahaan untuk menjadi pegawai mereka. “Sedikit demi sedikit kita mengatasinya dengan cara menjalin kerja sama dengan instansi dan perusahaan melalui pemagangan-pemagangan. Dan akhirnya mereka dipekerjakan,” ujar Deded.

Cara lainnya, Disnakertrans juga membina kerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Saat ini, Disnakertrans telah mengadakan pelatihan kerja sama bengkel dengan Perusahaan Toyota Astra. Dari hasil pelatihan tersebut, Toyota Astra akan melihat peserta didik yang dinilai berkualitas baik lalu diajak bergabung untuk bekerja di perusahaannya.

Mengenai peningkatan pengangguran juga diakui oleh Muhayat, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta. Saat ditemui seusai memberikan pengarahan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta di Gedung Pola, Balaikota DKI Jakarta, Jumat (22/8), Muhayat menyatakan pengangguran terjadi karena urbanisasi tidak bisa ditekan. Itu terlihat dari setiap tahunnya, seusai lebaran, Jakarta akan menampung kaum pendatang dari provinsi lain sebanyak 205 ribu hingga 300 ribu orang.

Untuk menekan arus urbanisasi, mantan Walikota Jakarta Pusat ini menyatakan perlu kerja sama dengan pemerintah provinsi lain. Dengan azas otonomi daerah, pembangunan di luar Jakarta harus dapat diakselarasikan dengan di ibukota, sehingga tidak ada lagi warga yang berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Karena di daerahnya telah memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih luas dari ibukota.

Masalah pengangguran tidak terlepas bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Muhayat menerangkan, masalah lapangan pekerjaan ditentukan besar kecilnya investasi. Ia menyatakan investasi itu bisa ada, bila kondisi kota aman. “Upaya yang kita lakukan agar Jakarta kondusif untuk investasi, kalau tidak aman maka investasi berpengaruh, akibatnya lapangan kerja tidak bertambah,” tukasnya. Namun saat ini Muhayat meyakini kondisi Jakarta cukup kondusif untuk berinvestasi.

Dari data Departemen Tenaga Kerja, jumlah penduduk DKI Jakarta berumur 15 tahun ke atas yang jobless alias menganggur tiap tahunnya tidak pernah stabil, selalu naik turun. Pada tahun 2002, jumlah pengangguran ada 605.924 orang, memasuki tahun 2003 menurun menjadi 589.682 orang. Tahun 2004 naik dengan angka hampir sama dengan tahun 2002 yaitu 602.741 orang. Kemudian naik lagi di tahun 2005 mencapai 615.917 orang. Dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2006 berjumlah 590.022 orang dan 2007 mencapai 542.002. Hingga Agustus 2008 meningkat menjadi 543.000 pengangguran.

Ketidakstabilan jumlah pengangguran di DKI Jakarta, salah satunya disebabkan jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang ditawarkan dan penempatan kerja dari pencari kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan perusahaan-perusahaan.

Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Max H. Pohan, dalam acara Musrenbang DKI Jakarta mengatakan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2009 antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dalam tingkat yang tinggi agar mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini realisasi pengangguran secara nasional harus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2007 terealisasi 9,11 persen, Tahun 2008 harus tercapai 8-9 % agar tahun 2009 bisa diturunkan sebesar 7 %.

Beberapa sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 memerlukan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen dan laju inflasi sebesar 6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun menjadi 12-14 persen. Sedangkan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 7-8 persen dari angkatan kerja.

Penulis: lenny

Sumber: Lenny